Presiden Marcos Tanggapi Penangkapan Rodrigo Duterte Tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., akhirnya angkat bicara mengenai penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC). Duterte ditangkap di Manila dan diterbangkan ke Den Haag untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang dilancarkannya selama menjabat.
Penangkapan dan Ekstradisi Duterte
Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap oleh polisi Filipina setibanya di Bandara Internasional Manila setelah perjalanan dari Hong Kong bersama keluarganya. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah dari ICC yang menuduhnya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan selama kampanye anti-narkoba yang menyebabkan ribuan kematian.
Setelah penangkapan, Duterte segera diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi proses hukum di ICC. Langkah ini menandai pertama kalinya seorang mantan presiden Filipina diadili oleh pengadilan internasional atas tuduhan semacam itu.
Reaksi Presiden Marcos
Dalam pernyataan resminya, Presiden Marcos menekankan bahwa penangkapan Duterte dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen Filipina terhadap hukum internasional. Marcos menambahkan bahwa pemerintahannya akan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta menghormati hak-hak Duterte sebagai terdakwa.
Marcos juga mengakui kontribusi Duterte dalam memerangi narkoba dan kriminalitas selama masa jabatannya, namun menekankan pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada institusi yang berwenang.
Respons Keluarga Duterte
Penangkapan ini memicu reaksi keras dari keluarga Duterte. Putrinya, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden, Sara Duterte, mengecam penangkapan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dan bermotif politik. Ia menuduh pemerintah saat ini menyerahkan kedaulatan nasional dengan mengizinkan ayahnya diadili oleh pengadilan internasional.
Sementara itu, putri bungsu Duterte, Veronica, menyuarakan kekhawatirannya atas kondisi kesehatan ayahnya dan mengkritik perlakuan yang diterimanya selama proses penangkapan dan ekstradisi.
Pandangan Publik dan Komunitas Internasional
Penangkapan Duterte menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat Filipina. Sebagian melihatnya sebagai langkah menuju keadilan bagi korban perang melawan narkoba, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, menyambut baik langkah ICC dalam menegakkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM di Filipina. Namun, beberapa negara ASEAN menyatakan keprihatinan bahwa tindakan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik di kawasan.
Latar Belakang Tuduhan terhadap Duterte
Selama menjabat sebagai presiden, Rodrigo Duterte melancarkan kampanye agresif melawan narkoba yang diklaim menyebabkan antara 6.000 hingga 30.000 kematian, menurut berbagai sumber. Banyak dari korban adalah tersangka pengguna atau pengedar narkoba yang ditembak mati dalam operasi polisi. Praktik ini menuai kritik luas dari komunitas internasional dan memicu penyelidikan oleh ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada 2019, Filipina menarik diri dari Statuta Roma sebagai bentuk protes terhadap penyelidikan ICC. Namun, ICC tetap melanjutkan penyelidikannya, dengan alasan bahwa dugaan kejahatan terjadi saat Filipina masih menjadi anggota, sehingga tetap berada dalam yurisdiksi mereka.
Prospek Proses Hukum Selanjutnya
Dengan Duterte kini berada di bawah yurisdiksi ICC, proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku di pengadilan tersebut. Pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti dan kesaksian terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialamatkan kepadanya.
Jika terbukti bersalah, Duterte dapat menghadapi hukuman penjara yang signifikan. Namun, proses peradilan di ICC biasanya memakan waktu lama, dan hasil akhirnya akan sangat bergantung pada kekuatan bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut.
Sementara itu, pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Marcos menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah situasi yang sensitif ini. Marcos perlu menyeimbangkan antara menghormati proses hukum internasional dan merespons sentimen domestik yang beragam terkait penangkapan mantan presiden tersebut.
