Filipina Tegaskan Tak Ada Kerja Sama dengan ICC untuk Tangkap Duterte
Pemerintah Filipina dengan tegas menolak klaim bahwa mereka bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam upaya penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Bantahan ini muncul setelah spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan Filipina dalam penyelidikan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang terhadap narkoba.
Filipina Pertahankan Kedaulatan Hukum
Juru bicara pemerintah Filipina menyatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada yurisdiksi ICC, terutama setelah Filipina secara resmi keluar dari keanggotaan ICC pada 2019.
“Pemerintah Filipina tetap berpegang pada sistem hukum nasional dan tidak bekerja sama dengan ICC terkait isu,” ujar seorang pejabat tinggi.
Pernyataan ini mempertegas posisi Filipina bahwa segala bentuk penyelidikan dan tindakan hukum terhadap warganya harus dilakukan melalui sistem peradilan dalam negeri, bukan oleh pengadilan internasional.
Kasus ICC dan Duterte: Latar Belakang
ICC telah lama mengincar atas kebijakannya yang kontroversial dalam perang melawan narkoba yang menyebabkan ribuan kematian. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menuding kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM serius, dengan dugaan eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Meski penyelidikan masih berlangsung, Filipina telah beberapa kali menegaskan bahwa:
- Duterte tidak dapat diadili oleh ICC karena negara telah keluar dari perjanjian Roma.
- Pemerintah Filipina memiliki sistem hukum sendiri yang berfungsi untuk menangani kasus semacam ini.
- ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina setelah 2019.
Respons Duterte dan Pendukungnya
Menanggapi laporan terbaru ini, Rodrigo dan pendukungnya membantah tuduhan ICC serta menganggapnya sebagai bagian dari tekanan politik asing.
Duterte dalam pernyataan sebelumnya bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengakui otoritas ICC dan siap menghadapi konsekuensi hukum di Filipina, bukan di pengadilan internasional.
“Saya akan mati sebagai orang Filipina, dan saya hanya tunduk pada hukum negara saya,” ujar Duterte dalam wawancara terdahulu.
Dampak terhadap Hubungan Internasional
Polemik antara Filipina dan ICC ini berpotensi mempengaruhi hubungan Filipina dengan komunitas internasional, terutama negara-negara yang mendukung yurisdiksi ICC. Beberapa dampak yang mungkin terjadi meliputi:
- Tekanan dari negara-negara Barat untuk mendesak Filipina bekerja sama dengan ICC.
- Potensi sanksi internasional jika Filipina dinilai menghambat keadilan.
- Meningkatnya ketegangan diplomatik dengan organisasi HAM global.
Namun, hingga kini, Filipina tetap mempertahankan sikap tegas bahwa kasus Duterte adalah urusan dalam negeri dan tidak memerlukan intervensi asing.
